Komnas Perempuan

LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Web GIS Komnas Perempuan menjelaskan dasar-dasar hukum yang mendukung penyelenggaraan dan pemanfaatan portal peta interaktif ini. Portal ini dibangun berdasarkan berbagai peraturan dan undang-undang yang mengatur tentang hak asasi manusia, keterbukaan informasi publik, serta pengelolaan data geospasial di Indonesia. Dengan adanya landasan hukum yang kuat, Komnas Perempuan memastikan bahwa seluruh informasi yang disajikan dalam portal ini memenuhi standar nasional, mendukung transparansi, serta memperkuat akuntabilitas dalam penyebaran data dan informasi kepada masyarakat.

No	Peraturan	Unduh / Lihat
1	Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 _CAT	Link
2	Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK ICCPR	Link
3	Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Link
4	Undang-Undang No. 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial	Link
5	Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan	Link
6	Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Link

LANDASAN HUKUM

Tautan Komnas Perempuan

Ikuti Info Komnas Perempuan