Untuk memetakan dan memvisualisasikan kebijakan daerah, serta penyediaan informasi khususnya kebijakan yang dikategorikan diskriminatif maupun kondusif yang didokumentasikan Komnas Perempuan dengan menampilkan pola, persebaran, dan perkembangannya dapat lebih mudah dilihat.

Pilihan berbusana menjadi bagian dari hak yang dijamin yang dapat masuk pada jaminan hak berekspresi, hak untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, serta hak atas keyakinan termasuk keyakinan dalam berbusana sesuai dengan nilai agama atau kepercayaan yang dianut. Pelarangan maupun kewajiban berbusana yang didasarkan pada salah satu agama untuk diberlakukan pada penganut agama yang lain adalah bentuk dari diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan.

Kebijakan kondusif adalah kebijakan yang memenuhi asas-asas peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan prinsip yang ada di dalam konstitusi (non-diskriminasi, kesetaraan, afirmasi dan demokratis) khususnya sebagai perwujudan pelaksanaan pemenuhan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara

Kebijakan yang secara langsung maupun tidak langsung melakukan pembatasan, pengabaian, atau pengucilan terhadap warga negara berdasarkan jenis kelamin, suku, agama, atau ras dan yang mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan

Kategori Kebijakan antara lain kebijakan pengaturan kontrol tubuh, kriminalisasi perempuan, pembatasan agama, pengaturan kehidupan beragama, dan pembakuan peran gender.

Praktek penegakan hukum yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang ditargetkan diproses secara pidana karena adanya pelaksanaan hukum dan atau kebijakan yang menempatkan perempuan secara lansung dan atau tidak lansung objek pengaturan, seperti aturan larangan prostitusi yang pada prakteknya menargetkan perempuan sebagai objek pengaturan, pengaturan busana, dan lainya.

Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat atau hak dan kebebasan mendasar orang lain. Pembatasan agama tidak dapat dilakukan pada hak yang tidak dapat dicabut dalam keadaan apapun (internum) yaitu berpikir, berkeyakinan dan beragama yakni kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri

Merupakan situasi yang mengotak-ngotakkan atau membatasi peran, tugas, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan secara kaku berdasarkan konstruksi sosial dan budaya dengan menggunakan pola stereotipe, beban ganda, marginalisasi, kekerasan dan diskriminasi. Sehingga kebijakan yang melanggengkan pembakuan peran gender merupakan kebijakan yang secara langsung atau tidak langsung menetapkan atau menguatkan pembagian peran sosial berdasarkan stereotip gender tertentu.

Antara lain UUD NRI 1945, CEDAW melalui UU No. 7/1984, ICERD melalui UU No. 29/1999, ICESCR melalui UU No. 11/2005, ICCPR melalui UU No. 12/2005, dan CAT melalui UU No. 5/1998 serta peraturan perundang-undangan yang menjadi turun dari bab X tentang Hak Asasi Manusia UUD NRI 1945

Karena CEDAW merupakan instrumen utama yang telah menjadi hukum nasional mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan telah disahkan Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 1984.

Karena isu kebijakan diskriminatif tidak hanya berkaitan dengan diskriminasi terhadap perempuan, tetapi juga menyentuh hak ekonomi, sosial, budaya serta hak sipil dan politik. Keduanya telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 11/2005 dan UU No. 12/2005.

Kebijakan diskriminatif memuat unsur pembedaan, pengabaian pengucilan baik secara dejure (dalam aturan) maupun de facto dalam pelaksanaan/prakteknya 1. Memuat perempuan sebagai objek pengaturan lansung sehingga berdampak pada pembedaan, pengabaian dan persamaan hak dengan kelompok lainnya (laki-laki) 2. Adanya frasa yang memuat pembedaan, pengabaian, pengucilan yang didasarkan pada jenis kelamin, agama, status sosial, suku, atau ras. 3. Pengaturan yang netral namun berpotensi multiftasir dan rumusan yang tidak jelas, sehingga dapat dilakukan pemaknaan yang justru bertentangan dengan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak warga negara 4. Adanya pembatasan hak asasi yang tidak dapat di lakukan kecuali dengan Undang-Undang.

Tidak otomatis. Yang perlu dilihat adalah substansi, tujuan, dampak, serta apakah kebijakan tersebut membatasi, mengabaikan, mengucilkan, atau menguatkan stereotip/peran gender tertentu.

Tidak otomatis. Fokus analisisnya adalah apakah pengaturan tersebut membatasi kebebasan beragama, memaksakan praktik agama tertentu, atau berdampak diskriminatif terhadap kelompok tertentu.

Jika ingin mengkonfirmasi atau ada pertanyaan lebih lanjut bisa bersurat ke Komnas Perempuan