Komnas Perempuan

Peraturan Daerah Jawa Barat No. 5/2006 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kab/Kota) • Tahun 2006 • Jawa Barat

perlindungan Anak

0 Lampiran Lihat Detail →

Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana No. 15/2006 tentang Pelopor Pendidikan Wajib 12 tahun

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kab/Kota) • Tahun 2006 • Bali • Kabupaten Jembrana

Pendidikan Gratis

0 Lampiran Lihat Detail →

Peraturan Bupati Jombang Nomor 203 tahun 2005 tentang Pelayanan Visum Secara Cuma-Cuma Kepada Korban Kekerasan Perempuan dan Anak

Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota (Perbup/Perwali) • Tahun 2005 • Jawa Timur • Kabupaten Jombang

Layanan Perempuan Korban

0 Lampiran Lihat Detail →

Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Provinsi Jawa Timur

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kab/Kota) • Tahun 2005 • Jawa Timur

Layanan Perempuan Korban

0 Lampiran Lihat Detail →

Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor 188.4/164/KEP/18/2005 Tentang Jaringan Layanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Magelang;

Surat Keputusan (SK) - Kabupaten/Kota • Tahun 2005 • Jawa Tengah • Kabupaten Magelang

Layanan Perempuan Korban

0 Lampiran Lihat Detail →

Peraturan Desa Sido Urip No. 1 Tahun 2005 tentang Perlindungan Hukum Korban Kekerasan di Wilayah Desa Sido Urip

Peraturan Desa (Perdes) • Tahun 2005 • Bengkulu • Kabupaten Bengkulu Utara

Layanan Perempuan Korban

0 Lampiran Lihat Detail →

Keputusan Kepala Desa Sido Urip Kecamatan Kota Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2005 tentang Alur Penyelesaian Kasus Kekerasan di Wilayah Sido Urip

Surat Keputusan (SK) - Kabupaten/Kota • Tahun 2005 • Bengkulu • Kabupaten Bengkulu Utara

Layanan Perempuan Korban

0 Lampiran Lihat Detail →

Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kesehatan Yogyakarta dengan Rumah Sakit Panti Rapih tertanggal 1 September 2005 tentang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Rumah Sakit

Kebijakan Administratif Lainnya (Non-Peraturan) • Tahun 2005 • Daerah Istimewa Yogyakarta

Layanan Perempuan Korban

0 Lampiran Lihat Detail →

Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 132/KEP/2005 Tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Surat Keputusan (SK) - Provinsi • Tahun 2005 • Daerah Istimewa Yogyakarta

Layanan Perempuan Korban

0 Lampiran Lihat Detail →

Instruksi Bupati Bima No. 3 Tahun 2005 tentang Pembebasan Biaya Visum et Repertum bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Instruksi Bupati/Wali Kota • Tahun 2005 • Nusa Tenggara Barat • Kota Bima

Layanan Perempuan Korban

0 Lampiran Lihat Detail →

Peraturan Daerah Jawa Barat No. 5/2006 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana No. 15/2006 tentang Pelopor Pendidikan Wajib 12 tahun

Peraturan Bupati Jombang Nomor 203 tahun 2005 tentang Pelayanan Visum Secara Cuma-Cuma Kepada Korban Kekerasan Perempuan dan Anak

Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Provinsi Jawa Timur

Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor 188.4/164/KEP/18/2005 Tentang Jaringan Layanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Magelang;

Peraturan Desa Sido Urip No. 1 Tahun 2005 tentang Perlindungan Hukum Korban Kekerasan di Wilayah Desa Sido Urip

Keputusan Kepala Desa Sido Urip Kecamatan Kota Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2005 tentang Alur Penyelesaian Kasus Kekerasan di Wilayah Sido Urip

Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kesehatan Yogyakarta dengan Rumah Sakit Panti Rapih tertanggal 1 September 2005 tentang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Rumah Sakit

Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 132/KEP/2005 Tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Instruksi Bupati Bima No. 3 Tahun 2005 tentang Pembebasan Biaya Visum et Repertum bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

🔍 Cari Data Kebijakan

Tautan Komnas Perempuan

Ikuti Info Komnas Perempuan