Peraturan Bupati Bireun Nomor 16 Tahun 2011 Tanggal 20 September 2011 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Kabupaten Bireun.
Surat Keputusan (SK) - Kabupaten/Kota • Tahun 2011 • Aceh • Kabupaten Bireuen

Layanan Perempuan Korban

0 Lampiran Lihat Detail →
Keputusan Gubernur Bali Nomor 169/04-F/HK/2011 Tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pengurus Pusat pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Bali masa bakti 2011-2014;
Surat Keputusan (SK) - Provinsi • Tahun 2011 • Bali

Layanan Perempuan Korban

0 Lampiran Lihat Detail →
Peraturan Gubernur Papua Nomor 45 Tahun 2011 Tetang Petunjuk Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak.
Peraturan Kepala Daerah Provinsi (Pergub) • Tahun 2011 • Papua

Layanan Perempuan Korban

0 Lampiran Lihat Detail →
Peraturan Bupati Mimika Nomor 6 tahun 2011 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Mimika.
Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota (Perbup/Perwali) • Tahun 2011 • Papua Tengah • Kabupaten Mimika

Layanan Perempuan Korban

0 Lampiran Lihat Detail →
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak dari Tindak Kekerasan;
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kab/Kota) • Tahun 2011 • DKI Jakarta

Layanan Perempuan Korban

0 Lampiran Lihat Detail →
Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 147/ KPTS/ III/ 2011 tentang Pembentukan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Bengkalis
Surat Keputusan (SK) - Kabupaten/Kota • Tahun 2011 • Riau • Kabupaten Bengkalis

Layanan Perempuan Korban

0 Lampiran Lihat Detail →
Keputusan Bupati Merangin Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pembentukan TIM Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2011.
Surat Keputusan (SK) - Kabupaten/Kota • Tahun 2011 • Jambi • Kabupaten Merangin

Layanan Perempuan Korban

0 Lampiran Lihat Detail →
Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2011 tentang Standar dan Pengelolaan Rumah Aman Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Kebijakan Administratif Lainnya (Non-Peraturan) • Tahun 2011 • NASIONAL

Layanan Perempuan Korban

0 Lampiran Lihat Detail →
Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor SE-007/A/JA/11/2011 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan
Kebijakan Administratif Lainnya (Non-Peraturan) • Tahun 2011 • NASIONAL

Layanan Perempuan Korban

0 Lampiran Lihat Detail →
Keputusan Walikota Pangkal Pinang No. 211 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pengelola Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pangkal Pinang.
Surat Keputusan (SK) - Kabupaten/Kota • Tahun 2011 • Kepulauan Bangka Belitung • Kota Pangkal Pinang

Layanan

0 Lampiran Lihat Detail →
🔍 Cari Data Kebijakan
Image
  • mail@komnasperempuan.go.id
  • Jl. Latuharhary No.4B, RT.1/RW.4, Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310
Tautan Komnas Perempuan
Ikuti Info Komnas Perempuan

Disclamer!

“Semua materi didalam website gis.komnasperempuan.go.id diperuntukan bagi kepentingan HAM khususnya dalam Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia”

© Resource Center Komnas Perempuan