Analisis diskriminasi :

Pasal 1 ayat 23 definisi prostitusi tidak mempertimbangkan unsur pemaksaan, penipuan dan pemanfaatan posisi rentan yang merupakan unsur tindak pidana perdagangan orang hingga beresiko mengkriminalisasi korban TPPO. 

Pasal 1 ayat 24 d penggunaan istilah ”norma kesopanan” dan ”norma agama” adalah rumusan yang multitafsir dan menimbulkan ketidakpastian hukum, karena:

• Tidak menjelaskan unsur dari perbuatan apa yang dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar norma kesopanan.
• Bagaimana perbuatan itu dilakukan
• Batas norma kesopanan setiap individu berbeda beda 
• Batas norma agama berbeda-beda bagi setiap agama dan tidak bisa dijadikan hukum normatif bagi penganut agama lain. 

Pasal 23 menyamaratakan pelaku asusila dengan orang yang menyuruh melakukan, membujuk, memfasilitasi dan/atau memaksa sesorang untuk melakukan perbuatan asusila. Dalam hal perbuatan asusila sering didefinisikan sebagai tindakan seksual, maka kebijakan ini mengaburkan definisi pelaku dan korban tindak pidana kekerasan seksual yang telah di atur dalam undang undang, sehingga beresiko mengkriminalisasi korban TPKS dan meringankan hukuman pelaku TPKS. 

Lokus diskriminasi :

1. Pasal 1 ayat 23 Prostitusi adalah penjualan jasa seksual untuk mendapatkan uang dan/ atau barang.
2. Pasal 1 ayat 24 Asusila adalah suatu perbuatan dan tingkah laku yang melanggar norma kesopanan, norma agama, dan norma lainnya yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat.
3. Pasal 23 Setiap orang atau badan dilarang:

a. melakukan, menyuruh melakukan, membujuk, memfasilitasi dan/ atau memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan asusila;

b. menawarkan dan/ atau menyediakan diri sendiri untuk melakukan perbuatan prostitusi; dan/atau

c. menyediakan/mengusahakan tempat asusila dan/atau prostitusi, jasa pomografi atau pornoaksi.