Analisis Diskriminasi :

Pencantuman frasa peserta didik beragama Islam merupakan bentuk pembedaan yang di dasarkan pada status agama siswa, yaitu Islam. pengaturan ini merupakan bentuk yaitu hak atas jaminan kebebasan beragama.

Bertentangan dengan Peraturan yang Lebih Tinggi 

Bertentangan dengan jaminan setiap warga negara memiliki hak kemerdekaan untuk menggunakan atau tidak hak yang dijamin sebagai bagian dari hak kebebasan beragama yang tercantum pada (Pasal 29 (2)) UUD Negara RI 1945 

Pasal 28E (ayat 1 dan 2) UUD NDRI 1945, yaitu setiap orang berhak memeluk agama, dan beribadat menurut agamanya, setiap orang berhak meyakini kepercayaannya.

Bertentangan dengan Pasal 28G(1) UUD NRI 1945 setiap warga negara untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi 

Pasal 28I ayat (4) UUD NDRI 1945 Pembatasan hak asasi manusia hanya dapat dilakukan melalui Undang-Undang 

Berdasarkan Perintah Pasal 250 UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.

Berdasarkan Perintah Pasal 7 ayat (2) dan penjelasannya bahwa Peraturan Perundang-Undangan tidak bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi sebagai pelaksanaan asas hierarki yang mencerminkan Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan. Setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

‘

Perintah Harmonisasi Kebijakan 

Berdasarkan perintah Pasal 181 (1) UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu setiap peraturan perundang-undangan di bawah Undang- Undang yang berlaku dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau bertentangan dengan putusan pengadilan harus dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi yang dikoordinasikan oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. 

Harmonisasi dan sinkronisasi yang berkaitan dengan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah, dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan bersama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Perintah Pasal 2 UU No.7 Tahun 1984 yaitu  (b) Negara Membuat peraturan perundang-undangan yang tepat dan peraturan-peraturan lainnya  termasuk sanksi-sanksinya di mana perlu, melarang semua diskriminasi terhadap perempuan; (c) Menegakkan perlindungan hukum terhadap hak perempuan atas dasar yang sama dengan kaum laki-laki dan untuk menjamin perlindungan kaum perempuan yang efektif terhadap setiap  tindakan diskriminasi; (d) Tidak melakukan suatu tindakan atau praktik diskriminasi terhadap perempuan, dan untuk menjamin bahwa pejabat-pejabat pemerintah dan lembaga-lembaga negara akan bertindak sesuai dengan kewajiban tersebut;  (e) Membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus perlakuan diskriminasi terhadap perempuan oleh tiap orang, organisasi atau perusahaan;  (f) Membuat peraturan-peraturan yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang, untuk  mengubah dan menghapuskan undang-undang, peraturan-peraturan, kebiasaan-kebiasaan dan  praktek-praktek yang diskriminatif terhadap perempuan; 

Perintah Pembinaan dan Pengawasan pada Kebijakan Daerah sebagai perinta dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah yang mencantumkan bahwa  Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional dikoordinasikan  oleh Menteri, yang dapat berbentuk monitoring dan evaluasi

Perintah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, termasuk membatalkan peraturan peraturan bupati/wa1i kota. 

Rekomendasi 

Kementerian Dalam Negeri melakukan tindak lanjut pembinaan dan pengawasan pada Gubernur Sumatera Barat untuk melakukan eksekutif review pada Peraturan Wali Kota Padang nomor 20 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota No 30 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru

Lokus Diskriminasi :

Pasal 5 huruf c: bagi calon peserta didik yang beragama Islam wajib memiliki sertifikat baca tulis Alquran dari taman pendidikan alquran, madrasah diniayah awaliyah.