Analisis Diskriminasi :

Frasa “pornografi”, penyakit masyarakat, asusila merupakan frasa yang multitafsir tidak memberikan kepastian hukum, dan berpotensi pada adanya kesewenangan karena adanya penafsiran penerapan pelaksanaan 

Pasal 20 merupakan pengaturan yang tidak sesuai dengan dengan  ketentuan hukum pidana di tingkat nasional, sehingga pengaturan di daerah merupakan bentuk ketidak pastian hukum.

Bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi 

Jaminan kepastian hukum merupakan hak yang dicantumkan pada 28D (1) UUD NRI 1945 

Jaminan Perlindungan sebagaimana dicantumkan pada Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945

Perda ini bermasalah pada pasal 1, ayat 21 dan pasal 32 mengenai definisi asusila karena ketidakjelasan rumusan. Perda ini bertentangan dengan asas kepastian hukum, dimana dalam KUHP tidak ada pidana asusila. 

Pasal 5 UU No.12/2011 Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi antara lain "Huruf f. f. kejelasan rumusan; dan Pasal 6 UU No.12/2011 ayat (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:  i. ketertiban dan kepastian hukum; 

Rekomendasi

Pemerintah meminta Pemerintah Daerah (Pemda ) melakukan eksekutif review dan DPRD melakukan legislatif review .

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan pada pembentukan kebijakan daerah, dengan memberikan klarifikasi kebijakan ini pada pemerintah daerah untuk dilakukan upaya perbaikan. 

Lokus Diskriminasi :

Pasal 1 angka 20 Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. 

Pasal 1 angka 21 Maksiat adalah setiap perbuatan yang menyimpang dari ketentuan hukum, agama, adat istiadat, kesopanan dan kesusilaan. 

Pasal 1 angka 22 Penyakit Masyarakat adalah perbuatan/tindak tanduk seseorang atau sekelompok orang yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat, tidak sesuai dengan tata krama kesopanan, agama, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 1 angka 29 Perbuatan Asusila adalah perilaku yang tidak sesuai  dengan aturan norma-norma atau kaidah kesopanan  yang berlaku dimasyarakat. 

Pasal 20  Setiap orang dilarang melakukan  a. persetubuhan diluar ikatan perkawinan:  b. persetubuhan dengan sesama jenis kelamin,  c. perbuatan pelacuran:dan  d. menyediakan tempat untuk melakukan perbuatan  persetubuhan  yang tidak  terikat dengan perkawinan yang sah, persetubuhan dengan sesama jenis kelamin dan pelacuran.