Analisis Diskriminasi :

Berlainan jenis kelamin di larang tinggal /hidup tanpa diikat oleh perkawinan yang sah.Pengaturan ini memuat ketidak pastian hukum atas perbuatan yang merupakan hak warga negara untuk dapat hidup dan tinggal sebagai keluarga. Ketidak pastian hukum ini akan berpeluang terjadinya kesalahan pada penerapan pelaksanaan, pasangan laki-laki dan perempuan yang memang tidak terikat dalam 1 perkawinan (karena kebutuhan ekonomi, karena kebutuhan pendidikan, dll) 

Frasa zina dan atau mendekati zina adalah bermakna luas yang memuat ketidak pastian hukum dalam penerapannya, sehingga berpeluang pada penerapan yang sewenang-wenang dalam pelaksanaanya. 

Berserikat dan berkumpul merupakan hak yang dijamin dalam konstitusi.

“frasa mengarah” merupakan pengaturan yang bermakna luas yang dapat berpotensi pada salah penerapan pelaksanaan sehingga berdampak pada pengurangan hak. 

Bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi 

Jaminan kepastian hukum merupakan hak yang dicantumkan pada 28D (1) UUD NRI 1945 

Jaminan Perlindungan sebagaimana dicantumkan pada Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945

Perda ini bermasalah pada pasal 1, ayat 21 dan pasal 32 mengenai definisi asusila karena ketidakjelasan rumusan. Perda ini bertentangan dengan asas kepastian hukum, dimana dalam KUHP tidak ada pidana asusila. 

Pasal 5 UU No.12/2011 Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi antara lain "Huruf f. f. kejelasan rumusan; dan Pasal 6 UU No.12/2011 ayat (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:  i. ketertiban dan kepastian hukum; 

Rekomendasi

Pemerintah meminta Pemerintah Daerah (Pemda ) melakukan eksekutif review dan DPRD melakukan legislatif review .

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan pada pembentukan kebijakan daerah, dengan memberikan klarifikasi kebijakan ini pada pemerintah daerah untuk dilakukan upaya perbaikan. 

Lokus Diskriminasi :

Pasal 21

Setiap orang yang berlainan jenis kelamin dilarang tinggal dan/atau hidup satu atap tanpa diikat oleh perkawinan yang sah.

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan zina dan/atau mendekati perzinaan di tempat-tempat umum, objek wisata,

Setiap orang atau badan dilarang membentuk dan/atau mengadakan perkumpulan yang mengarah pada perbuatan asusila.