Analisis Diskriminasi :

Definisi norma kesusilaan asusila yang multitafisr antara lain frasa norma kesusilaan merupakan norma yang luas, termasuk pada frasa “menawarkan jasa seks” 

Bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi 

Jaminan kepastian hukum merupakan hak yang dicantumkan pada 28D (1) UUD NRI 1945 

Jaminan Perlindungan sebagaimana dicantumkan pada Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945

Perda ini bermasalah pada pasal 1, ayat 21 dan pasal 32 mengenai definisi asusila karena ketidakjelasan rumusan. Perda ini bertentangan dengan asas kepastian hukum, dimana dalam KUHP tidak ada pidana asusila. 

Pasal 5 UU No.12/2011 Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi antara lain "Huruf f. f. kejelasan rumusan; dan Pasal 6 UU No.12/2011 ayat (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:  i. ketertiban dan kepastian hukum; 

Rekomendasi

Pemerintah meminta Pemerintah Daerah (Pemda ) melakukan eksekutif review dan DPRD melakukan legislatif review .

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan pada pembentukan kebijakan daerah, dengan memberikan klarifikasi kebijakan ini pada pemerintah daerah untuk dilakukan upaya perbaikan. 

Lokus Diskriminasi :

Pasal 18 Setiap orang dilarang melakukan dan/atau menawarkan untuk melakukan perbuatan yang melanggar nilai dan norma kesusilaan. Dengan penjelasan pasal Pasal 18 Pelanggaran kesusilaan adalah perilaku, tutur kata atau perbuatan lainnya yang bertentangan dengan kesusilaan dan kesopanan yang bertentangan dengan norma agama dan nilai-nilai susila yang berlaku di masyarakat. Salah satu bentuk menawarkan pelanggaran kesusilaan adalah menawarkan jasa seks di tempat umum.