Analisis Diskriminasi :

Diskriminasi tidak lansung (de facto) karena adanya rumusan yang multitafsir sehingga berdampak adanya ketidak pastian hukum, dan berpotensi ketiadaan perlindungan hak akibat ketidak pastian hukum 

Definisi pornografi yang meliputi gerak tubuh, pesan dalam bentuk media digital” merupakan frasa yang multitafsir yang bermakna luas pada pelaksanaannya berpeluang adanya asumsi dalam menentukan unsur pidana 

Adanya frasa “asusila” yang multitafsir yang dapat berpeluang  yang pada pelaksanaannya dapat berpeluang pada tindakan yang “diasumsikan” sebagai perbuatan asusila

Bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi 

Jaminan kepastian hukum merupakan hak yang dicantumkan pada 28D (1) UUD NRI 1945 

Jaminan Perlindungan sebagaimana dicantumkan pada Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945

Perda ini bermasalah pada pasal 1, ayat 21 dan pasal 32 mengenai definisi asusila karena ketidakjelasan rumusan. Perda ini bertentangan dengan asas kepastian hukum, dimana dalam KUHP tidak ada pidana asusila. 

Pasal 5 UU No.12/2011 Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi antara lain "Huruf f. f. kejelasan rumusan; dan Pasal 6 UU No.12/2011 ayat (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:  i. ketertiban dan kepastian hukum; 

Rekomendasi

Pemerintah meminta Pemerintah Daerah (Pemda ) melakukan eksekutif review dan DPRD melakukan legislatif review .

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan pada pembentukan kebijakan daerah, dengan memberikan klarifikasi kebijakan ini pada pemerintah daerah untuk dilakukan upaya perbaikan. 

Anilisis Diskriminasi :

Pasal 1 angka 23 Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Pasal 19 (1) Setiap orang atau badan dilarang: a. melakukan, menyuruh melakukan, membujuk, memfasilitasi dan/atau memaksa sesorang untuk melakukan berbuat asusila;