Analisis Diskriminasi :

Diskriminasi secara langsung (dejure): 

Pencantuman frasa “tingkah laku yang melanggar norma kesopanan, agama, dst.. merupakan frasa yang multitafsir yang memuat rumusan ketidak pastian hukum, sehingga berdampak pada adanya ketidak pastian hukum dengan yang dimaksud perbuatan pidana asusila 

Bahwa penyebutan orientasi gender/seksual seperti lesbian, gay, biskesual dan transgender merupakan bentuk pembedaan yang ditujukan secara khusus pada kelompok tersebut, sehinga pengaturan ini berpotensi menjadikan kelompok tersebut, sebagai perbuatan pidana. 

Bertentangan dengan Peraturan yang Lebih Tinggi 

Bertentangan dengan jaminan perlindungan kepastian hukum sebagaimana dicantumkan pada pasal 28D (1) UUD NRI 1945 

Bertentangan dengan jaminan dari bentuk diskriminasi sebagaimana dicantumkan pada pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945, Pasal 1 angka 3 UU NO.39/1999 tentang HAM, dan pasal 1 UU No.1 tahun 1974

Perintah Harmonisasi Kebijakan 

Berdasarkan perintah Pasal 181 (1) UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu setiap peraturan perundang-undangan di bawah Undang- Undang yang berlaku dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau bertentangan dengan putusan pengadilan harus dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi yang dikoordinasikan oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. 

Harmonisasi dan sinkronisasi yang berkaitan dengan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah, dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan bersama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Perintah Pasal 2 UU No.7 Tahun 1984 yaitu  (b) Negara Membuat peraturan perundang-undangan yang tepat dan peraturan-peraturan lainnya  termasuk sanksi-sanksinya di mana perlu, melarang semua diskriminasi terhadap perempuan; (c) Menegakkan perlindungan hukum terhadap hak perempuan atas dasar yang sama dengan kaum laki-laki dan untuk menjamin perlindungan kaum perempuan yang efektif terhadap setiap  tindakan diskriminasi; (d) Tidak melakukan suatu tindakan atau praktik diskriminasi terhadap perempuan, dan untuk menjamin bahwa pejabat-pejabat pemerintah dan lembaga-lembaga negara akan bertindak sesuai dengan kewajiban tersebut;  (e) Membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus perlakuan diskriminasi terhadap perempuan oleh tiap orang, organisasi atau perusahaan;  (f) Membuat peraturan-peraturan yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang, untuk  mengubah dan menghapuskan undang-undang, peraturan-peraturan, kebiasaan-kebiasaan dan  praktek-praktek yang diskriminatif terhadap perempuan; 

Perintah Pembinaan dan Pengawasan pada Kebijakan Daerah sebagai perinta dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah yang mencantumkan bahwa  Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional dikoordinasikan  oleh Menteri, yang dapat berbentuk monitoring dan evaluasi

Perintah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, termasuk membatalkan peraturan peraturan bupati/wa1i kota. 

Rekomendasi 

Kementerian Dalam Negeri melakukan tindak lanjut pembinaan dan pengawasan pada Gubernur Sulawesi Tengahuntuk melakukan eksekutif review dan DPRD untuk legislatif review Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

Lokus Diskriminasi :

Pasal 1 angka 38:Asusila adalah suatu perbuatan dan tingkah laku yang melanggar norma kesopanan, norma agama dan norma lainnya yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat.

Pasal 36 huruf e berada di tempat atau kamar rumah kost dan/atau kamar rumah kontrakan, hotel, wisma dan sejenisnya dengan pasangan lain jenis atau bukan muhrimnya dan/atau dengan pasangan sejenis yakni lesbian, gay, biseksual dan transgender melakukan perbuatan Asusila.