Analisis Diskriminasi :

1. Filosofis (Keadilan)

Perda ini bermasalah pada pasal 1, ayat 21 dan pasal 32 mengenai definisi asusila karena ketidakjelasan rumusan. Perda ini bertentangan dengan asas kepastian hukum, dimana dalam KUHP tidak ada pidana asusila. 

Adanya dua aturan pidana yang diatur mengakibatkan membuat aparat penegak hukum menjadi gamang karena dua aturan pidana yang sama bunyinya berbeda. 

1. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan peraturan

Pengaturan mengenai Asusila yang didalamnya perempuan seringkali menjadi korban atau kelompok rentan, maka penting untuk mengacu pada UU Nomor 7 Tahun 1984 dan UU Nomor 21 Tahun 2007 

1. Kewenangan Pemerintah Daerah 

Pengaturan asusila merupakan persoalan sosial yang kompleks yang memerlukan banyak pendekatan, dan kerjasama dengan kelompok masyarakat, terutama terkait dengan jaminan perlindungan. Pendekatan pada kelompok perempuan penting sebagai upaya melindungi dari prostitusi paksa dan perdagangan orang. Bukan justru mengatur pada kriminalisasi pada kelompok perempuan

1. Prinsip 

Pengaturan mengenai Asusila yang didalamnya perempuan seringkali menjadi korban atau kelompok rentan, maka penting untuk mengacu pada UU Nomor.7 Tahun 1984 dan UU Nomor 21 Tahun 2007 

1. Bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi

• Pasal 32 ayat 1   yaitu frasa “bertingkah laku”  frasa yang tidak jelas rumusannya sehingga multitafsir pada pelaksanaannya. Ketidakjelasan rumusan dalam suatu perda bertentangan dengan pasal 5 huruf f UU Nomor 12 Tahun 2011.
• Ketidakpastian hukum dan pengabaian pada jaminan perlindungan dan rasa aman bertentangan dengan pasal HAM pada UUD NRI 1945. 
• Hak atas jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil Pasal 28D (1).
• Hak  atas kedudukan dan perlakuan sama di depan hukum (Pasal 27 (1), 28D (1).
• Hak atas kebebasan berekspresi (Pasal 28E (2), 28I (1).
• Hak untuk tidak takut berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya Pasal 28G (1).
• Hak atas rasa aman (Pasal 28G (2).
• Hak untuk bebas dari tindakan diskriminatif (Pasal 281 (2).

1. Kedayagunaan dan kebermanfaatan 

Pengaturan mengenai prostitusi yang menempatkan perempuan sebagai pencetus masalah, dan stigmatisasi akan sangat merugikan perempuan, dan justru tidak memberikan daya manfaat bagi kehidupan perempuan. 

1. Rekomendasi
2. Pemerintah meminta Pemerintah Daerah (Pemda ) melakukan eksekutif review dan DPRD melakukan legislatif review .
3. Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan pada pembentukan kebijakan daerah, dengan memberikan klarifikasi kebijakan ini pada pemerintah daerah untuk dilakukan upaya perbaikan. 

Lokus Diskriminasi :

• Pasal 1, ayat 21
• Pasal 32