Analisis Diskriminasi :

1. Diskriminasi tidak langsung berdampak pada peluang terjadinya pengabaian pada perlindungan perempuan karena ketidak jelasan rumusan, termasuk pada potensi kriminalisasi pada perempuan yang menjadi target dari pelaksanaan aturan 
2. Bahwa kebijakan ini tidak secara lansung menyebutkan perempuan sebagai subjek (adresat), namun kebijakan ini berpeluang menempatkan perempuan sebagai kelompok yang menjadi target, karena ditengah situasi stigma dan stereotipe posisi perempuan yang rentan menjadi bagian dari prostitusi, karena ketiadaan mekanisme standar pelaksanaan yang dapat melidungi perempuan dari kerentanan menjadi  korban karena pemaksaan pelacuran/orang yang dilacurkan. 
3. Kebijakan ini memuat pembedaan serta pembatasan yang didasarkan atas status seperti anak punk, berdasarkan identitas gender yaitu waria maupun didasarkan atas keragaman orientasi seksual
4. Diskriminasi dalam maksud/tujuan dan sebagai akibat materi mengabaikan hak-hak kewarganegaraan bagi perempuan, walaupun ia dilacurkan. Rumusan materi mengabaikan kondisi-kondisi kerentanan perempuan, termasuk kemiskinan dan relasi yang timpang, yang menyebabkan perempuan menjadi pekerja seks. Sesungguhnya kondisi ini menuntut khusus dalam penanganannya.

Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan : 
a.Pasal 1 dan 2 Konvensi Cedaw - UU No.7/1984 pengaturan tentang penghapusan diskriminasi yang berdampak berkurangnya, pengabaian karena adanya pembedaan tersebut.
b. ketidak jelasan rumusan materi muatan yang menimbulkan ketidak pastian hukum. Ketidakpastian hukum dan pengabaian pada jaminan perlindungan dan rasa aman bertentangan dengan pasal HAM pada UUD NRI 1945 
c. hak  atas kedudukan dan perlakuan ama di depan hukum (Pasal 27 (1), 28D (1))
d. Hak atas kebebasan berekspresi (Pasal 28E (2), 28I (1)),
e. Hak untuk tidak takut berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya Pasal 28G (1)).
f. Hak atas rasa aman (Pasal 28G (2))
g. Hak atas perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat  bebas dari tindakan diskriminatif (Pasal 281 (2)) 
h. Pasal 28G(1) (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
i. Pasal 28I ayat (2) (2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu

Rekomendasi: 
Kebijakan ini dapat berdampak berlangsungnya diskriminasi yang ditujukan pada kelompok-kelompok yang terdampak, oleh karenanya Kemendagri melakukan fungsi dan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan kebijakan daerah kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar melakukan pembinaan dan pengawasan kebijakan daerah kepada Pemerintah Kabupaten Asahan  untuk melakukan revisi kebijakan yang tidak memuat diskriminasi

Lokus Diskriminasi :

Pasal 1, angka : 
17. Pelacur adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa. 
23. Asusila adalah perbuatan tidak baik yang melanggar norma dan kaidah kesopanan serta mengganggu ketertiban umum.

Pasal 50 (1)
h. setiap waria baik sendiri–sendiri ataupun berkelompok, dilarang berada di tempat umum atau tempat lain untuk menjajakan atau menawarkan dirinya, membujuk atau merayu, mempengaruhi, memikat, mengajak dan memaksa orang lain untuk melakukan perzinahan atau penyimpangan seksual baik dengan atau tanpa imbalan; dan 
i. melakukan penyimpangan seksual dalam bentuk hubungan homoseks dan lesbian.