- mail@komnasperempuan.go.id
- Jl. Latuharhary No.4B, RT.1/RW.4, Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310
Analisis Diskriminasi :
kebijakan ini menegasikan pasangan yang sulit mencatatkan pernikahan dan mengakses pencatatan administrasi kependudukan untuk anak. Selain itu juga kemungkinan perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga.
Lokus Diskriminasi :
Pasal 9: Untuk mendorong terpenuhinya aspek legalitas dan keutuhan keluarga, Pemerintah Provinsi memlasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Perangkat Daerah terkait untuk memastikan terpenuhinya hal-hal sebagai berikut:
a. setiap pasangan suami-istri tercatat di KUA/Kantor Catatan Sipil yang dibuktikan dengan kepemilikan Akte Nikah;
b. setiap anak yang lahir memiliki Akte Kelahiran;
c. setiap keluarga tinggal 1 (satu) rumah dan tidak melakukan perceraian;
© Resource Center Komnas Perempuan