Analisis Diskriminasi :

• Perda ini merupakan kebijakan yang memuat unsur Diskriminasi tidak langsung yang berdampak pada peluang terjadinya pengabaian pada perlindungan perempuan. Diskriminasi secara lansung karena secara lansung menyebutkan jenis kelamin perempuan, sebagai pekerja tuna susila dan menjadi target penetiban dari satpol PP. 
• Diskriminasi tidak lansung, Diskriminasi tidak lansung berdampak pada peluang terjadinya pengabaian pada perlindungan perempuan karena ketidak jelasan rumusan, termasuk pada potensi kriminalisasi pada perempuan yang menjadi target dari pelaksanaan aturan yang tidak memuat mekanisme operasional pelaksnaan yang tidak menjadikan perempuan sebagai objek karena stigmatisasi tunasusila adalah perempuan. 
• Diskriminasi tidak langsung yang berdampak pada peluang terjadinya pengabaian pada perlindungan perempuan karena ketidakjelasan rumusan, termasuk pada potensi kriminalisasi pada perempuan yang menjadi target dari pelaksanaan aturan yang tidak memuat mekanisme operasional pelaksanaan yang tidak menjadikan perempuan sebagai objek karena stigmatisasi tuna susila adalah perempuan. 
• Kebijakan ini menyamakan antara orientasi seksual dengan perilaku seksual yang pada pelaksanaannya sangat berbeda. Perda ini tidak memberikan kepastian hukum, bagaimana perilaku seksual dapat disaksikan oleh aparat keamanan? Sehingga persangkaan menjadi sangat kuat dalam pelaksanaanya, hal ini sunggu tidak memberikan jaminan kepastian hukum, rasa aman. 

.Bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi 

• Dalam pengaturan tentang prostitusi serupa ini, perempuan berhadapan dengan diskriminasi dalam bentuk pengurangan hak konstitusional atas jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil  28D (1)) akibat kriminalisasi. Ia menjadi lebih rentan dikriminalkan, dibandingkan dengan laki-laki, karena konteks sosial budaya tentang wanita tuna susila menyebabkan perempuan di hadapan hukum. Artinya, peraturan daerah tentang prostitusi serupa juga menyebabkan perempuan kehilangan jaminan hak konstitusionalnya atas persamaan di hadapan hukum (Pasal 27 (2) dan 28D (2)).
• Kasus salah tangkap akibat kriminalisasi jelas merupakan bukti pelanggar- terhadap hak konstitusional atas kemerdekaan berekspresi (Pasal 28E (2), dan 28I (1)). Ancaman dituduh melanggar kebijakan daerah menjadikan perempuan kehilangan hak konstitusi- untuk tidak takut berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya (pasal 28G (1)).
• Rumusan hukum menafikan asas praduga tidak bersalah melainkan menyandarkan penegakan hukum pada prasangka, yaitu sikap atau perilaku “yang mencurigakan”, “dapat menimbulkan dugaan”, “dapat”, atau “memberi isyarat”. Rumusan hukum ini membuka ruang lebar untuk terjadinya salah tangkap, yaitu peristiwa seseorang langsung ditahan dan diproses hukum dengan tuduhan telah melanggar hukum padahal ia bukan merupakan atau tidak melakukan apa yang dituduhkan kepadanya.

Pandangan Komnas Perempuan

• Diskriminasi dalam maksud/tujuan dan sebagai akibat materi mengabaikan hak-hak kewarganegaraan bagi perempuan, walaupun ia dilacurkan. 
• Rumusan materi mengabaikan kondisi-kondisi kerentanan yang perempuan, termasuk kemiskinan dan relasi yang timpang, yang menyebabkan perempuan pekerja seks. Sesungguhnya kondisi ini menuntut khusus dalam penanganannya.
• Aturan tentang prostitusi, secara khusus juga menjadi pelembagaan diskriminasi terhadap kelompok pekerja seks. Pendekatan represif, atau menghukum mengurai dan menyelesaikan akar permasalahan, mengukuhkan stigma sosial pekerja seks sebagai sosial yang harus diberantas. 

Rekomendasi 

Membatalkan perda.

Lokus Diskriminasi :

Pasal 11 Tertib aspek sosial meliputi: a. Melakukan tindakan preventif melalui penyuluhan, bimbingan, latihan, pemberian bantuan pengawasan serta pembinaan baik perorangan maupun kelompok masyarkaat dalam rangka meminimalisir keberadaan gelandangan, pengemis dan Wanita Tuna Susila; b. Melakukan tindakan represif melalui razia, penampungan sementara untuk meminimalisir keberadaan gelandangan, pengemis dan wanita tuna susila baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang disangka sebagai geladangan, pengemis dan wanita tuna susila