Analisis Diskriminasi :

Jaminan atas hak Kebebasan Beragama: Memilih cara berbusana sesuai keyakinan

Bertentangan dengan jaminan setiap warga negara memiliki hak kemerdekaan untuk beribadat sebagaimana yang ia yakini (Pasal 29 (2)) UUD Negara RI 1945 sebagai bagian tidak ter-pisahkan dari hak atas kemerdekaan beragama.

Pasal 28E (ayat 1 dan 2) setiap orang berhak memeluk agama, dan beribadat menurut agamanya, setiap orang berhak meyakini kepercayaannya.

Memakai jilbab/tidak merupakan hak bukan kewajiban hukum 

Bertentangan dengan Pasal 28G(1)  setiap warga negara untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi 

Bertentangan dengan asas Keragaman Pengayoman 

kebijakan ini tidak sesuai dengan asas kebhinekaan, yang diatur dalam pasal 6 ayat 1 huruf (a) UU Nomor.12/2011 setiap  adalah bahwa  setiap  Materi  Muatan  Peraturan  Perundang-undangan  harus  berfungsi  memberikan  pelindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Bertentangan dengan asas Kepastian Hukum 

 kebijakan ini tidak sesuai dengan asas kebhinekaan, yang diatur dalam pasal 6 ayat 1 huruf (i) UU Nomor.12/2011, keyakinan memakai Busana Muslim bukan merupakan kewajiban hukum 

Perlindungan, pemajuan, penegakkan,pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah Pasal 28I(4) 

 Pembatasan HAM hanya bisa dilakukan melalui Undang-Undang Yaitu Pasal 28J(2).....setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan UU....

Serta peraturan perundang-undangan yang disebutkan di atas dalam analisis diskriminasi 

C. Rekomendasi 

Pemerintah meminta Pemerintah Daerah (Pemda ) melakukan eksekutif review dan DPRD melakukan legislatif review .

Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan pada pembentukan kebijakan daerah, dengan memberikan klarifikasi kebijakan ini pada pemerintah daerah untuk dilakukan upaya perbaikan. 

Lokus Diskriminasi :

Rumusan Pasal 44  (1) Pekerja/buruh  perempuan  beragama Islam wajib  menggunakan pakaian kerja sesuai syariat Islam.  (2) Pekerja/buruh perempuan bukan beragama Islam  wajib  menggunakan pakaian kerja yang sopan dan sesuai dengan  kearifan lokal.

Kewajiban untuk memakai busana sesuai ajaran agama yang disertai dengan saknsi jika tidak mematuhinya merupakan bentuk pembatasan pada hak asasi yang dijamin. Hal ini bertentangan dengan pasal 28E ayat (2) UUD NR 1945, Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945