Analisis Diskriminasi :

Pasal 14 mengatur tentang kewajiban mengikuti pendidikan dasar diniyah agama Islam. Perda ini secara material mengandung unsur diskriminasi bagi warga negara baik yang memeluk agama islam sendiri, maupun pemeluk agama lain. Pengaturan ini dikuatkan dengan pasal 23 ayat (1). Hal ini bertentangan dengan Pasal 28D(1), (3) dan Pasal 27 (1) UUD NRI 1945.
Pasal 23 yang mensyaratkan Ijazah diniyah sebagai syarat masuk pendidikan yang lebih tinggi, merupakan bentuk ancaman dan hukuman bagi peserta didik yang tidak mengikuti pendidikan diniyah. Hal ini berbeda dengan tujuan dari dibentuknya kebijakan ini. Tanggung Jawab Fasilitas pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah, hak tersebut tidak dapat dihalangi karena bertentangan dengan pasal 31(1), Pasal 28C(1). 
Perda ini mengatur tentang pendidikan keislaman dengan mengatur seluruh siswa tingkat dasar untuk mendapatkan pendidikan Diniyah. Tidak semua siswa memeluk satu agama. 
Perda ini mengatur pembatasan, pembedaan serta beban kepada masyarakat untuk dapat mengikuti pendidikan keagamaan. Perda ini membedakan antara umat satu, dengan umat yang lainnya sehingga subjek dan objek pengaturan bukan secara universal berlaku umum. 
Perda ini tidak memuat penjelasan tentang mekanisme koordinasi dan pengawasan pelaksanaan termasuk tata kelola pengaduan masyarakat yang dirugikan akibat aturan ini
Perda ini mengatur pembatasan dan pengurangan hak berpendidikan didasarkan atas persyaratan Ijazah pendidikan keagamaan adalah bentuk diskriminasi terhadap peserta didik. 
Pengaturan kehidupan keagamaan dengan mengurangi hak yang dijamin dalam konstitusi berdasarkan ajaran agama merupakan bentuk diskriminasi, hambatan ini semakin diperkuat dengan kebijakan ini.

Bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi
Perda ini tidak sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu prinsip non-diskriminasi yang dijamin dalam Pasal 28I, Pasal 28G UUD NRI Tahun 1945. "Bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; e. kenusantaraan; f. bhinneka tunggal ika; Bertentangan dengan Hak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani Pasal 28I (1) , Hak atas kebebasan meyakini kepercayaan Pasal 28E (2) Hak untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya Pasal 28E" 
Pasal 13 dan 23 bertentangan dengan Pasal 76 (1) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang: a. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Pasal 2 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (d) Tidak melakukan suatu tindakan atau praktek diskriminasi terhadap perempuan, dan untuk menjamin bahwa pejabat-pejabat pemerintah dan lembaga-lembaga negara akan bertindak sesuai dengan kewajiban tersebut ; e) Membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus perlakukan diskriminasi terhadap perempuan oleh tiap orang, organisasi atau perusahaan; f) Membuat peraturan-peraturan yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang, untuk mengubah dan menghapuskan undang-undang, peraturan-peraturan, kebiasaan).

Rekomendasi
Pemerintah meminta Pemda melakukan review pada kebijakan yang dikeluarkan 
Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan pada kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemda agar tidak diskriminatif dan bertentangan dengan PUU serta membangun mekanisme koordinasi pencegahan yang tidak berulang.

Lokus Diskriminasi :

Pasal 14 Peserta didik Pendidikan Wajib Diniyah wajib: a. mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan penyelenggara Pendidikan Wajib Diniyah, menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
Pasal 23 Ijazah Pendidikan Wajib Diniyah sebagai salah satu syarat wajib bagi calon siswa/siswi yang beragama Islam untuk mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi.