Analisa Diskriminasi :

Kewajiban memakai busana salah satu agama melalui kebijakan, merupakan salah satu bentuk pemaksaan yang dilakukan oleh negara atas hak yang dijamin untuk pelaksanaannya atau tidak dilaksanakannya ajaran agama oleh warga negara, dalam hal ini para peserta didik. 
perempuan menjadi kelompok rentan dalam pengaturan mengenai busana, karena adanya kerangka pikir mayoritas bahwa berbusana bagi perempuan adalah menutup aurat yang menjadi tafsir tunggal dipahami oleh sebagian besar masyarakat. Oleh karenanya pengaturan ini berpotensi untuk melakukan intervensi pada aspek keimanan dan moralitas bagi yang melaksanakan atau tidak patuh. Bagi mereka yang tidak patuh berpotensi, tidak patuh terhadap ajaran agama, yang berdampak pada penilaiam moralitas.

Aturan yang mewajibkan busana tertentu sebagai satu-satunya cara yang sah dalam berpakaian, merupakan pembatasan kemerdekaan berekspresi warga negara. kebijakan ini mengambil interpretasi tunggal atas ajaran agama tertentu. Setiap warga negara memiliki hak kemerdekaan untuk beribadah sebagaimana yang ia yakini (Pasal 29 (2)) UUD Negara RI 1945 sebagai bagian tidak terpisahkan dari hak atas kemerdekaan beragama. perempuan yang menolak untuk patuh kepada daerah tersebut harus berhadapan dengan hukuman dan juga sanksi.

Lokus Diskriminasi :

Pasal 6 
Pakaian Seragam sekolah diatur sebagai berikut 
E.Hari jumat, busana muslim/muslima bagi peserta didik yang beragama Islam dan bagi Peserta Didik yang beragama lain menyesuaikan