Analisis Diskriminasi :

Pasal ini memuat bentuk pemaksaan pemerintah daerah terhadap perempuan mengenai cara berbusana.

Kebijakan Daerah yang melakukan pengaturan busana berdasarkan ajaran salah satu agama kepada masyarakat umum yang beragama dengan pengaturan baik memaksakan, seperti juga melarang, penggunaan busana beridentitas agama tertentu adalah pelanggaran hak konstitusional warga negara: untuk mengekspresikan (Pasal 28E (2), 28I (1)) Negara RI 1945, untuk beribadah sebagaimana ia yakini (Pasal 29(2)) UUD Negara RI 1945, untuk tidak takut berbuat yang merupakan hak asasinya (Pasal 28G 1)) UUD Negara RI 1945.

Berbusana merupakan bagian yang utuh dari ruang mengekspresikan identitas diri, sebuah pilihan atas cara menyatakan pikiran dan sikap yang sesuai dengan hati nuraninya. Kemerdekaan ini adalah hak dasar yang dijamin dalam konstitusi (Pasal 28E (2), 28I (1)) UUD Negara RI 1945. Aturan yang mewajibkan busana tertentu sebagai satu-satunya cara yang sah dalam berpakaian, karena itu, memasung kemerdekaan berekspresi warga negara. Apalagi, aturan ini dibentuk berdasarkan interpretasi tunggal atas ajaran agama tertentu. menyebutkan bahwa setiap warga negara memiliki hak kemerdekaan untuk beribadah sebagaimana yang ia yakini (Pasal 29 (2)) UUD Negara RI 1945 sebagai bagian tidak terpisahkan dari hak atas kemerdekaan beragama. "

Lokus Diskriminasi :

Pasal 4 Pakaian Seragam sekolah terdiri dari a. Pakaian seragam bercirikan daerah,…dst c. Pakaian Seragam Muslim
Pasal 5 Jenis Pakaian seragam sekolah terdiri dari a. Pakaian seragam sekolah untuk peserta didik putra..dst, c. Pakaian seragam khas muslimah Pasal 7 Pakaian seragam Khas Sekolah sebagaimana dimaksud pasla 4 huruf b terdiri dari a.pakaian seragam bers=cirikan sekolah, dst.. c. Pakaian muslim/muslimah