Analisis Diskriminasi :

1. Konstitusionalitas dan Kesesuaian dengan UU
   1. Filosofis (Keadilan)

Perda ini bermasalah dalam Pasal 1 mengenai definisi karena adanya ketidakjelasan rumusan. 

1. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan peraturan 

Pengaturan mengenai pelacuran dan perzinahan yang didalamnya perempuan seringkali menjadi korban atau kelompok rentan, maka penting untuk mengacu pada UU Nomor.7 Tahun 1984 dan UU Nomor 21 Tahun 2007 dalam pembuatan peraturan 

1. Kewenangan Pemerintah Daerah

Pengaturan kesusilaan merupakan persoalan sosial yang kompleks yang memerlukan banyak pendekatan, dan kerjasama dengan kelompok masyarakat, terutama terkait dengan jaminan perlindungan. Pendekatan pada kelompok perempuan penting sebagai upaya melindungi dari prostitusi paksa dan perdagangan orang. Bukan justru mengatur dalam peraturan mengenai ketertiban yang pada akhirnya jadinya mengkriminalisasi kelompok perempuan

1. Prinsip 

Pengaturan mengenai kesusilaan, perempuan seringkali menjadi korban atau kelompok rentan, maka penting untuk mengacu pada UU Nomor.7 Tahun 1984 dan UU Nomor 21 Tahun 2007 

 Bertentangan dengan Peraturan yang lebih tingi 

• pasal 10 (3) dan pasal 11 huruf c dalam peran serta masyarakat, frasa “diduga”  menjadi frasa yang tidak jelas rumusannya sehingga multitafsir pada pelaksanaannya. Ketidakjelasan rumusan dalam suatu perda bertentangan dengan pasal 5 huruf f UU Nomor 12 Tahun 2011 
• Ketidakpastian hukum dan pengabaian pada jaminan perlindungan dan rasa aman bertentangan dengan pasal HAM pada UUD NRI 1945 
• Hak atas jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil (Pasal 28D (1)
• Hak  atas kedudukan dan perlakuan sama di depan hukum (Pasal 27 (1), 28D (1))
• Hak atas kebebasan berekspresi (Pasal 28E (2), 28I (1)),
• Hak untuk tidak takut berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya Pasal 28G (1)).
•  Hak atas rasa aman (Pasal 28G (2))
•  Hauk atas perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat
•  hak untuk bebas dari tindakan diskriminatif (Pasal 281 (2)) 

Rekomendasi 

1. Pemerintah meminta Pemerintah Daerah (Pemda ) melakukan eksekutif review dan DPRD melakukan legislatif review .
2. Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan pada pembentukan kebijakan daerah, dengan memberikan klarifikasi kebijakan ini pada pemerintah daerah untuk dilakukan upaya perbaikan. 

Lokus Diskriminasi :

• Pasal 1 mengenai definisi umum, terutama pada definisi tentang:

penyakit masyarakat, angka (6); “Penyakit masyarakat adalah setiap perbuatan orang, badan hukum yang bertentangan dengan hukum dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat, diantaranya adalah pelacuran dan perzinaan serta minuman beralkohol.”

pelacur, angka (8); “Pelacur adalah perempuan atau laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya atau sesama jenisnya dengan maksud untuk mendapatkan kepuasan seksual dan atau materi.”

pelacuran, angka (9); “Pelacuran adalah suatu bentuk pekerjaan untuk melakukan hubungan seksual di luar pernikahan atau kegiatan seksual lainnya untuk mendapatkan kepuasan dan/atau materi.”

perzinahan, angka (10); “Perzinaan adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan atau sesama jenis di luar ikatan pernikahan, baik suka sama suka maupun secara paksa oleh salah satu pihak dengan adanya pemberian atau janji pemberian, baik yang dilakukan oleh yang berlainan jenis kelamin atau sama.”

minuman keras, angka (11); “Minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol dan/atau segala jenis minuman yang dapat memabukkan sehingga mengganggu metabolisme tubuh dan mengganggu akal sehat.”

• Pasal 2 yang berbunyi;

“Penanggulangan penyakit masyarakat di Kabupaten Serang dimaksudkan untuk

menanggulangi, mengawasi dan memberikan pembinaan dalam rangka mencegah

meluasnya perbuatan yang bertentangan serta melanggar norma susila dan norma-norma agama.”

• Pasal 4-6 tentang penanggulangan penyakit masyarakat
• Pasal 17 ayat (1) mengenai ketentuan pidana yang berbunyi;

“Setiap orang atau kelompok yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan / atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah), dan /atau sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.”

Pasal ini memuat rumusan yang tidak jelas, dengan memuat pengertian perzinahan mencakup hubungan seksual yang dilakukan dengan pemaksaan (Perkosaan) yang berdampak pada kerentanan kriminalisasi pada korban karena dianggap melakukan periznahan dengan ancaman pidana