Analisis Diskriminasi :

Pasal 1 angka 6,7, 8 dan 10 mendefinisikan mengenai perbuatan prostitusi, tuna susila, pelacur dan perbuatan asusila sebagai hubungan diluar pernikahan dengan perjanjian kedua belah pihak. Rumusan ini dapat berpeluang pada tindakan pemaksaan pelacuran yang juga dengan perjanjian para pihak. Frasa “perbuatan yang tidak sesuai dengan norma agama” merupakan frasa yang multitafsir yang luas pengertiannya yang dapat memberikan peluang penafsiran para pelaksana sesuai dengan pemahamannya mengenai perda. Tindakan tersebut merupakan tindakan yang menyalahi asas praduga tidak bersalah sebagai bagaimana menjadi asas hukum acara pidana (KUHAP).
Dalam KUHAP, asas praduga tak bersalah dijelaskan dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf c yaitu: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”
Sedangkan dalam UU Kehakiman, asas praduga tak bersalah diatur dalam Pasal 8 ayat (1), yang berbunyi: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”
Ketidakjelasan rumusan merupakan salah satu pengaturan yang bertentangan dengan Pasal 5 huruf f UU No.12/2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan. Ketidakjelasan rumusan juga mengakibatkan ketidakpastian hukum yang sangat berdampak pemidanaan pada pihak-pihak yang dianggap oleh pelaksana melakukan perbuatan yang diatur dalam perda.

Bertentangan dengan Peraturan yang Lebih tinggi
Pasal 28D(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
Potensi terjadinya peluang salah tangkap akibat besarnya penafsiran yang diberikan pada aparat pelaksana mengakibatkan hilangnya rasa aman, dan perlindungan diri dari negara. Hal ini tentu bertentangan dengan pasal Pasal 28G (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
Definisi pelacuran yang menggunakan institusi pernikahan sebagai pembeda berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok dalam masyarakat yang tidak terikat dalam institusi pernikahan formal. Pembedaan berdasarkan status perkawinan adalah salah satu bentuk diskriminasi berdasarkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia dalam UU Nomor 7 Tahun 1984.

Rekomendasi:
Kemendagri melakukan pembinaan dan pengawasan mekanisme Eksekutif review/Legislative review kebijakan tersebut. 
Pemerintah Daerah (Pemda dan DPRD) melakukan Eksekutif review/Legislative review.

Lokus Diskriminasi :

Pasal 1 angka 6 perbuatan prostitusi adalah perbuatan yang dilakukan oleh siapapun baik laki-laki maupun perempuan yang menyediakan diri sendiri atau orang lain kepada umum melakukan pelacuran, baik dengan imbalan jasa maupun tidak.
Pasal 1 angka 7 tuna susila adalah seorang laki-laki/perempuan yang melakukan hubungan sex dengan lawan jenis maupun sesama jenisnya diluar pernikahan yang sah dengan mendapat uang, materi atau jasa sebagai imbalannya.
Pasal 1 angka 8 pelacur adalah seseorang baik pria maupun wanita yang mengadakan hubungan kelamin dengan seorang lawan jenis kelamin diluar ikatan perkawinan yang sah dengan maksud mendapatkan kepuasan seksual atau keuntungan materi lainnya bagi diri sendiri atau orang lain.
Pasal 1 angka 10 perbuatan asusila adalah perbuatan yang tidak sesuai yang dengan norma-norma kesusilaan, agama dan kesopanan.