Analisa diskriminasi :

Diskriminasi tidak langsung: Rumusan yang tidak jelas yang diatur pada Pasal 1 angka 5 dan Pasal 2 mengenai pelacuran yg mengkategorikan bahwa pelacuran merupakan perbuatan seksual tidak sah. Frasa “perbuatan seksual” merupakan frasa yang multitafsir. 
Ketidakjelasan rumusan merupakan salah satu pengaturan yang bertentangan dengan Pasal 5 huruf f UU No.12/2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan. Ketidakjelasan rumusan juga mengakibatkan ketidakpastian hukum yang sangat berdampak pemidanaan pada pihak-pihak yang dianggap oleh pelaksana melakukan perbuatan yang diatur dalam perda.

Bertentangan dengan kebijakan yang lebih tinggi
Pasal 28D (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. 
Potensi terjadinya peluang salah tangkap akibat besarnya penafsiran yang diberikan pada aparat pelaksana mengakibatkan hilangnya rasa aman, dan perlindungan diri dari negara.
Hal ini tentu bertentangan dengan pasal Pasal 28G (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Rekomendasi:
Kemendagri melakukan pembinaan dan pengawasan mekanisme eksekutif review/ legislatif review pada kebijakan tersebut.
Pemerintah Daerah (Pemda dan DPRD) melakukan eksekutif review/legislatif review.

Lokus diskriminasi :

Pasal 1 angka 5 Pelacuran adalah tindakan melanggar kesusilaan melalui perbuatan seksual yang tidak sah demi imbalan atau tanpa imbalann tertentu. 
pasal 1 angka 6 pelacuran adalah setiap orang yang melakukan pelacuran. 
Pasal 2 ayat (1) setiap orang dilarang melakukan perbuatan melacur atau menjual diri.