Analisis Diskriminasi :

Pasal ini memuat rumusan yang tidak jelas mengenai objek pengaturan: yaitu " atau hubungan kelamin tanpa ikatan perkawinan syah" berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok dalam masyarakat yang tidak terikat dalam institusi pernikahan formal. Pembedaan berdasarkan status perkawinan adalah salah satu bentuk diskriminasi berdasarkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia dalam UU Nomor 7 Tahun 1984

Ketidakjelasan rumusan ini, merupakan diskriminasi tidak langsung yang berdampak pada adanya potensi pengabaian pada perlindungan perempuan dan potensi potensi kriminalisasi.

pada perempuan yang menjadi target dari pelaksanaan aturan yang tidak memuat mekanisme operasional pelaksanaan yang tidak menjadikan perempuan sebagai objek karena stigmatisasi tuna susila adalah perempuan.

Definisi pelacuran yang menggunakan institusi pernikahan sebagai pembeda berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok dalam masyarakat yang tidak terikat dalam institusi pernikahan formal. Pembedaan berdasarkan status perkawinan adalah salah satu bentuk diskriminasi berdasarkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia dalam UU Nomor 7 Tahun 1984.

Diskriminasi sebagai dampak Definisi yang diperluas untuk menjangkau hubungan seksual tanpa imbalan berpotensi mendiskriminasi hak perempuan korban atas keadilan karena mencampur- aduk persoalan prostitusi dengan kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan.

Bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi

Ketidakpastian hukum dan pengabaian pada jaminan perlindungan dan rasa aman bertentangan dengan pasal HAM pada UUD NRI 1945

Hak atas jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil (Pasal 28D (1)

Hak atas kedudukan dan perlakuan ama di depan hukum (Pasal 27 (1), 28D (1))

Hak atas kebebasan berekspresi (Pasal 28E (2), 28I (1)),

Hak untuk tidak takut berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya Pasal 28G (1)).asasinya Pasal 28G (1)).

Hak atas rasa aman (Pasal 28G (2))

Hak atas perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat

hak untuk bebas dari tindakan diskriminatif (Pasal 281 (2))

Bertentangan dengan KUHP pengaturan Pelacuran dan Pencabulan

Rekomendasi

Pemerintah meminta Pemerintah Daerah (Pemda) melakukan eksekutif review dan DPRD melakukan legislatif review.

Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan pada pembentukan kebijakan daerah, dengan memberikan klarifikasi kebijakan ini pada pemerintah daerah untuk dilakukan upaya perbaikan.

Lokus Diskriminasi :

Pasal 1 angka 5: Tuna susila adalah siapapun yang melakukan perbuatan asusila atau hubungan kelamin tanpa ikatan perkawinan syah dengan maksud mendapatkan imbalan balas jasa baik finansial maupun material bagi dirinya sendiri atau pihak-pihak lain yang perbuatannya bertentangan dengan nilai-nilai sosial, norma agama dan kesusilaan