Analisis Diskriminasi :

 Penyebutan kata “warung remang dan pelayanan wanita” pada pasal 1 (14) merupakan rumusan yang tidak memberikan kejelasan apa yang disebut dengan remang-remang, apakah jika ada pelayan perempuan kemudian dianggap remang-remang, sehingga perempuan dianggap sebagai indikator dari pelacuran.  

Hal ini membuat ketidak pastian hukum. Ketidak pastian hukum betentangan dengan pasal 27(1), 28D(2) UUD NRI 1945 

enyebutan kata ”pelayanan wanita” dalam Pasal 1(14) merupakan bentuk diskriminasi, dimana perempuan ditempatkan sebagai pencetus persoalan. Perempuan dijadikan indikator atas tindakan prostitusi yang mensyaratkan adanya banyak pihak. 

Sehingga pihak yang sangat rentan jika diakukan penertiban adalah perempuan. 

Pengaturan ini bertentangan dengan:

pasal 28I(2) UU NRI Tahun 1945. 

Bertentangan juga dengan Pasal 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 UU Nomor 7 Tahun 1984 

Bertentangan dengan Pasal 1.1,1.3 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM 

Bertentangan dengan Pasal 2.3 UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik 

Pasal 28(a) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 

Pasal 6(1g) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan   

Pengaturan pidana yang ditujukan kepada pihak yang melindungi pelacur, sehingga jika dalam kondisi PS memerlukan perlindungan dari ancaman kekerasan, justru merupakan perbuatan yang dianggap melawan hukum. Hal ini bertentangan dengan prinsip jaminan hak atas rasa aman dan perlndungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. 

Hal ini bertentangan dengan pasal 28G UUD NRI 1945. 

Pasal 2,3,5,14,15,16 UU Nomor 7 Tahun 1984 
 

Bertentangan dengan Pasal 1.1,1.3 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM 

Bertentangan dengan Pasal 2.3 UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik 

Pasal 28(a) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 

Pasal 6(1g) UU Nomor 12 Tahun 2011

Melakukan aktifitas ekonomi pada bulan ramadhan bukan merupakan tindak pidana dalam KUHP, perda ini melakukan pembatasan pada hak atas penghidupan yang layak. Sehingga pembatasan ini bertentangan dengan konstitusi pasal 27(2)  

Lokus diskriminasi :

Diskriminasi langsung  : Penyebutan kata”wanita” merupakan bentuk pembedaan terhadap perempuan, yang secara lansung di rumuskan dalm kebijakan. Diskriminasi ini juga disebut sebagai Diskriminasi de Jure , sebagaimana disebutkan pada pasal 1 angka 14 dan Pasal 10 huruf  m. 

Pengaturan yang multitafsir pada pasalnya yang berpeluang pada kriminalisasi kelompok tertentu dalam hal ini (perempuan yang mendapat stigma) sebagai pelacur, karena ketiadaan operasilan standar pelaksanaan dalam mencegah kerentanan tersebut  

Diskriminasi sebagai dampak: Peluang kriminalisasi kelompok prostitusi, perempuan sebagai kelompom rentan yang menjadi target pengaturan