Analisis Diskriminasi :

Bahwa  Perda merupakan salah satu produk perundang-undangan yang tunduk pada jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan sebagaimana tertuang pada pasal 14 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (selanjutnya disebut UU PUU). 

Bahwa keberlakuan sebuah Peraturan Daerah ditujukan kepada semua orang, jika  pembedaan didasarkan agama bertentangan dengan Pasal 6 huruf e UU 12/11 yaitu  asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yang dalam penjelasannya dimaknai adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Lokus Diskriminasi :

Pasal 3: Peraturan Daerah ini bertujuan untuk: a. menciptakan ketenangan dan suasana batin yang khusyu’ bagi umat Islam yang melaksanakan ibadah Shalat Jum’at; (1) Pada waktu dimulainya pelaksanaan Jum’at Khusyu’ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, masyarakat wajib menghentikan segala aktivitas yang dapat mengganggu kekhusyukan ibadah Shalat Jum’at. (2) Aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi;
a. kegiatan usaha baik perorangan maupun kelompok;
b. pabrik;
c. kantor dan sekolah;
d. lalu lintas orang;
e. lalu lintas kendaraan; dan
f. aktivitas lainnya yang mengundang keramaian, dan menimbulkan suara / bunyi-bunyian yang dapat menggangu kekhusyuan Shalat Jum’at. SANKSI
Analisis: Kebijakan ini secara khusus ditujukan untuk umat Islam, dan kewajiban umat lain untuk menaati regulasi yang dilakukan. Tindakan seperti ini merupakan bentuk pembedaan berupa pengutamaan satu kelompok  atau bentuk diskriminasi

Pasal 76 (1) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang: a. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Pasal 2 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (d) Tidak melakukan suatu tindakan atau praktek diskriminasi terhadap perempuan, dan untuk menjamin bahwa pejabat-pejabat pemerintah dan lembaga-lembaga negara akan bertindak sesuai dengan kewajiban tersebut ; e) Membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus perlakukan diskriminasi terhadap perempuan oleh tiap orang, organisasi atau perusahaan; f) Membuat peraturan-peraturan yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang, untuk mengubah dan menghapuskan undang-undang, peraturan-peraturan, keblasaan)  

Bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.**)

Pasal 10 (1) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi administratif dan sanksi sosial. (2) Sanksi administratif 

Pemidanaan pada sesuatu yang dijamin oleh konstitusi merupakan bentuk pembatasan hak yang dilakukan, sebagaimana tertuang pada pasal 

Pasal 28G

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.**)