Analisis Diskriminasi :

Pasal 1 huruf g dan h  pada perda Nomor 3 Tahun 2004 tentang Larangan Perbuatan Tuna Susila merupakan materi muatan yang mengandung ketidakjelasan rumusan materi muatan antara lain:

• Perbuatan Tuna Susila adalah perbuatan yang dilakukan oleh siapapun yang menyediakan diri sendiri atau orang lain atau fasilitas lain yang mengarah perbuatan pelacuran/prostitusi; mengarah merupakan frasa yang umum yang dapat memberikan berbagai penafsiran sehingga ketiadaan kepastian operasional pada tahap pelaksanaannya. Hal ini tentu akan memberikan dampak pada ketidakpastian hukum 
• huruf h: Bahwa perempuan mengalami kerentanan untuk pada situasi pemaksaan pelacuran/perempuan yang dilacurkan, sehingga frasa muatan “menyediakan diri” perempuan dianggap sebagai subjek tunggal terjadinya tindakan pelacuran, sehingga rentan terjerat pada tindakan pemidanaan. 
• pengaturan huruf h Menyamakan tindakan asusila sebagai tindakan prostitusi, cabul dan merupakan tindak prostitusi. KUHP mengatur secara berbeda antara perbuatan cabul, dan prostitusi yang merupakan delik biasa, sementara zina tidak diatur secara khusus, pengaturan yang ada adalah delik pelanggaran kesetiaan dalam perkawinan sebagai delik aduan, bukan delik biasa. Pencampur adukan tindakan pidana memberikan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan dan perlindungan pada hak yang dijamin dan dapat dinikmati oleh warga negara. 
• Ketidakjelasan rumusan dalam suatu perda bertentangan dengan pasal 5 huruf f UU Nomor 12 Tahun 2011 
• Ketidakpastian hukum dan pengabaian pada jaminan perlindungan dan rasa aman bertentangan dengan pasal HAM pada UUD NRI 1945 
• Hak atas jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil (Pasal 28D (1
•  hak  atas kedudukan dan perlakuan sama di depan hukum (Pasal 27 (1), 28D (1))
• Hak atas kebebasan berekspresi (Pasal 28E (2), 28I (1)),
• Hak untuk tidak takut berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya Pasal 28G (1)).
•  Hak atas rasa aman (Pasal 28G (2))
•  Hak atas perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat
•  hak untuk bebas dari tindakan diskriminatif (Pasal 281 (2)) 

Lokus Diskriminasi :

bahwa kebijakan ini tidak secara langsung menyebutkan perempuan sebagai subjek (adresat), namun kebijakan ini berpeluang menempatkan perempuan sebagai kelompok yang menjadi target, karena di tengah situasi stigma dan stereotip posisi perempuan yang rentan menjadi bagian dari prostitusi, karena ketiadaan mekanisme standar pelaksanaan yang dapat melindungi perempuan dari kerentanan menjadi  korban karena pemaksaan pelacuran/orang yang dilacurkan. Kerentanan peluang mempidanakan perempuan menjadi korban penangkapan, merupakan prasyarat yang harus dipenuhi pada sebuah kebijakan, agar dalam pelaksanaannya tidak menempatkan perempuan sebagai pelaku utama/pencetus terjadinya prostitusi